Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 200
Judul Menko Airlangga Respons Polemik UMP DKI Versi Anies Baswedan
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-
1/menko-airlangga-respons-polemik-ump-dki-versi-anies-baswedan
Jurnalis Ridwan Aji Pitoko
Tanggal 2021-12-30 15:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto,
menanggapi polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur
Anies Baswedan, yang berbeda dengan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurut Airlangga, para pimpinan daerah sebaiknya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat, dalam hal ini sesuai dengan keputusan Kemnaker.
MENKO AIRLANGGA RESPONS POLEMIK UMP DKI VERSI ANIES BASWEDAN
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian),
Airlangga Hartarto, menanggapi polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI
Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, yang berbeda dengan keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurut Airlangga, para pimpinan daerah sebaiknya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat, dalam hal ini sesuai dengan keputusan Kemnaker.
"Terkait UMP sudah ada regulasinya. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan regulasi dan
tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," kata Airlangga, dalam konferensi
pers virtual, Kamis (30/12/2021).
Penetapan UMP yang berbeda dari ketetapan Kemnaker oleh Anies membuat daerah lain di
Indonesia bergejolak. Buruh meminta agar pimpinan daerahnya melakukan hal yang sama
seperti Anies, sedangkan pengusaha ketar-ketir jika hal tersebut direalisasikan oleh pimpian
daerahnya.
1. Respons Kemnaker soal ketetapan UMP versi Anies Baswedan Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadly Harahap, (Dok. Kemnaker) Kemnaker sendiri sejak awal menyatakan, UMP 2022
dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan
turunan Undang Undang Cipta Kerja (UUCK).
199
