Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 198

Judul               Pengusaha Nilai Keputusan Anies Naikkan UMP 5,1 Persen Tidak Sah,
                                    Kemnaker Bilang Begini
                Nama Media          wowkeren.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00403509.html
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 16:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  untuk  menaikkan  upah  minimum  provinsi
              (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 menuai protes dari kalangan pengusaha.
              Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
              menilai keputusan Anies terkait UMP tersebut tidak sah.



              PENGUSAHA NILAI KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP 5,1 PERSEN TIDAK SAH,
              KEMNAKER BILANG BEGINI

              WowKeren -

              Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  untuk  menaikkan  upah  minimum  provinsi
              (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 menuai protes dari kalangan pengusaha.
              Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
              menilai keputusan Anies terkait UMP tersebut tidak sah.

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnnaker)  lantas  buka  suara  terkait  protes  pengusaha
              tersebut.  Kemnaker  menjelaskan  bahwa  sejak  awal  pihaknya  telah  menegaskan  UMP  2022
              mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang jadi aturan turunan UU Cipta Kerja.
              "Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
              pengusaha, dan pekerja/buruh," tegas Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap,
              Kamis (30/12).

              Menurut Chairul, penetapan upah yang tidak didasarkan pada ketentuan bersama seperti di DKI
              dapat  menimbulkan  polemik.  Oleh  sebab  itu,  Kemnaker  disebut  akan  hadir  dengan
              mengedepankan pembinaan.
              "Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
              masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta," lanjutnya. "Kemnaker siap hadir untuk


                                                           197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203