Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 201
Oleh karena itu, Kemnaker meminta agar tiap kepala daerah bisa mematuhinya.
"Penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan
pekerja/buruh," kata Juru Bicara Kemnaker, Chairul Fadly Harahap.
Apa yang dilakukan Anies dinilai Chairul bisa menimbulkan efek domino di daerah-daerah lainnya.
Maka dari itu, Kemnaker, kata Chairul siap mengedepankan pembinaan untuk mengatasi
persoalan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta
Sebelumnya diberitakan, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Beleid itu diteken pada Kamis, 16 Desember 2021.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rp4.641.854 per bulan," bunyi aturan tersebut dikutip IDN Times, Senin (27/12/2021).
Dalam aturan itu, UMP Tahun 2022 mulai berlaku sejak 1 Januari 2022. Besaran UMP ini berlaku
bagi pekerja yang punya masa kerja kurang dari satu tahun.
Adapun dasar hukum yang digunakan Anies dalam penetapan UMP Tahun 2022 ini adalah UU
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesaturan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
Di samping itu, ada juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5587).
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali yakni dengan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Pemprov DKI Jakarta juga mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Pengusaha di DKI wajib ikuti susun dan terapkan struktur Ilustrasi Upah (IDN Times/Arief
Rahmat) Dalam diktum ketiga, dikatakan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur serta skala upah di perusahaan.
Hal itu disusun dan diterapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas sebagai pedoman upah bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan pada poin pertama
yakni Rp4.641.854 per bulan," tuturnya.
200
