Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 199
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan." Kemnaker sendiri telah berkoodinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia, serta Pengawas
Ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021. Chairul menyatakan bahwa pengusaha dan pekerja harus diberi pemahaman bahwa upah
minimum adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja dengan masa kerja kurang dari
12 bulan.
"Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menyatakan bahwa kenaikan UMP
tersebut tidak sah lantaran Anies tidak menetapkannya sesuai aturan. Berdasarkan PP 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021
dengan besaran Rp 4.453.935, bukan Rp 4.641.854 seperti yang baru-baru ini ditetapkan Anies.
"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke-2, ini jelas tidak baik untuk
memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di
Indonesia," jelas Diana dalam keterangannya.
198
