Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 247
15 November 2021
Kementerian Ketenagakerjaan (kemenaker) mengumumkan bahwa rata rata kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) pada 2022 berada di angka 1,09%. Besaran kenaikan UMP mengacu
pada formulasi penghitungan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan
nominal Rp 1.813.011. Sedangkan UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.
Putri mengatakan UMP 2022 di empat provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya telah
melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan
(Rp3.144.1446), Sulawesi Utara (Rp3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp3.165.876), dan Sulawesi
Barat (Rp2 678.863).
Mengacu regulasi terbaru, UMK hanya bisa ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi tingkat
provinsi. Selain itu, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah bersangkutan
dalam periode yang sama juga memperlihatkan angka yang selalu positif dan lebih tinggi
daripada provinsi.
18 November 2021
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai
kenaikan upah minimum 1,09% merupakan angka yang kecil. Menurutnya, angka itu akan lebih
kecil dari inflasi sehingga membebani para pekerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi sepanjang 2020- 2021 selalu di atas 1 %
meskipun ekonomi diterpa pandemi Covid-19. Pada Juni 2021 saat Indonesia dilanda gelombang
kedua Covid-19, inflasi tahunan masih mencapai 1,33%. Begitu pula pada Agustus 2021, inflasi
tahunan mencapai 1,59%.
Lalu inflasi tahunan berturut-turut 1,6% dan 1,66% pada September dan Oktober 2021. Ini
menunjukkan biaya kebutuhan hidup terus naik. Tfetapi di sisi lain kenaikan upah lebih rendah.
20 November 2021
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, akhirnya menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,78%
atau Rp 13.956 dari UMP 2021 sesuai instruksi pemerintah pusat. Padahal, sebelumnya Ganjar
menyebut penggunaan UMP tidak adil.
Ganjar menyebut penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun
struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Maksudnya,
besaran UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan terbitnya SK bertanggal
20 November 2021 tersebut, maka UMP Jawa Tengah 2022 resmi naik menjadi Rp 1.812.935.
21 November 2021
UMP DKI Jakarta resmi ditetapkan naik sebesar Rp37.749. Pengumuman tersebut diberikan oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.452.935, dengan kenaikan
sebesar Rp 0,85 persen.
246
