Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 250

Judul               Pengusaha Teriak UMP Versi Anies Tak Sah, Ini Kata Kemnaker
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230094039-4-
                                    303180/pengusaha-teriak-ump-versi-anies-tak-sah-ini-kata-kemnaker
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 11:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Chairul  Fadly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Sikap  Kemnaker  adalah
              penetapan  upah  minimum  harus  tetap  mengacu  pada  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan,  karena  itu  telah  berdasarkan  kesepakatan  unsur  pemerintah,  pengusaha,  dan
              pekerja/buruh

              negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Penetapan upah yang tidak
              berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
              terjadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kemnaker  siap  hadir  untuk  memfasilitasi  jika  ada  perbedaan
              pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita
              kedepankan

              positive  -  Chairul  Fadly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Sehingga  dalam  mengawal
              pelaksanaan  pengupahan,  dinas  ketenagakerjaan  wajib  memberikan  pemahaman  kepada
              pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang
              diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang
              sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah



              Ringkasan

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta menganggap keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan  yang  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  5,1%  tidak  sah  karena  acuannya
              bukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, berdasar UU
              Cipta Kerja.



              PENGUSAHA TERIAK UMP VERSI ANIES TAK SAH, INI KATA KEMNAKER
              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta menganggap keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan  yang  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  5,1%  tidak  sah  karena  acuannya


                                                           249
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255