Page 248 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 248
22 November 2021
Anies mengeluarkan surat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula
Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Melalui surat itu, Anies
menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau
0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan
peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh yang terlihat dari Inflasi di DKI Jakarta.
15 Desember 2021
Menyusul Anies, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi juga menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyampaikan aspirasi kalangan buruh soal upah
minimum.
Melalui surat nomor 561/13088/2021, Edy mencantumkan empat poin permintaan kepada Ida.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian. surat itu
dilayangkan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah menyampaikan aspirasi warganya.
18 Desember 2021
Anies Baswedan mengumumkan revisi kenaikan UMP 2022 dari mulanya 0,85% menjadi 5,1%.
Keputusan ini menuai protes dari kalangan pengusaha karena dinilai tidak ditetapkan sesuai
regulasi yang berlaku.
20 Desember 2021
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia
usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah langkah lanjutan.
Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.
Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan. Dia menambahkan,
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah
pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Anies benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut. Keempat, pelaku usaha
mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
21 Desember 2021
Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa
apa yang dilakukan Anies secara konstitusional sudah tepat. Oleh karena itu, dia tidak mungkin
diberikan sanksi.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6,
dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum
disahkan," kata dia.
Feri menjelaskan bahwa mengacu pada putusan tersebut yang isinya agar regulasi kembali pada
peraturan sebelumnya, maka menjadi kewenangan gubernur untuk mengatur UMP melalui
peraturan daerahnya.
247
