Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

bukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, berdasar UU
Cipta Kerja.
Benarkah demikian? Pihak pemerintah pusat melalui Kemnaker sejak awal menegaskan bahwa
UMP 2022 mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang jadi aturan turunan UU Cipta Kerja.
Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.

"Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap
dikutip Kamis (30/12/2021).

Chairul mengingatkan bahwa penetapan upah seperti yang dilakukan Anies Baswedan dapat
menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak berdasarkan ketentuan bersama. Untuk itu,
pihaknya akan hadir dengan mengedepankan pembinaan.

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan," tegasnya.

Kemnaker disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Indonesia, serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Sehingga dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan
pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK)
adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun
tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala
upah," jelasnya.
Sudah Memicu Kisruh di Banten Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi
nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 berdampak ke daerah lain.

Buruh di Banten bergerak dan juga menuntut kenaikan upah di wilayahnya, aksi mereka bahkan
sampai masuk ke dalam ruangan kerja Gubernur Banten Wahidin Halim. Wahidin pun
mempolisikan beberapa buruh tersebut dan kini statusnya sudah menjadi tersangka.

Atas tindakan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea memprotes keras sikap Wahidin. Ia meminta segera mencabut laporan
mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Apalagi, buruh yang jadi tersangka ini sudah
meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

di sini:(hoi/hoi).

250