Page 255 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Sebab, aturan UMK pada 2022 berbeda dengan 2021. Penerapan UMK 2022 tidak mengenal
penangguhan. Hal itu diatur dalam PPNomor36/2021 tentang Pengupahan. Karena itu, pada
2022 perusahaan harus membayar karyawannya sesuai dengan UMKyangtelah diputuskan.

"Kalau tahun ini masih ada penangguhan," katanya.

Sementara itu, nilai upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) sama dengan sebelumnya. Tidak
ada kenaikan meskipun Disnaker juga mengusulkan kenaikan. Selain ketetapan UMK, Tri Agus
juga mengingatkan perusahaan tidak menurunkan upah. Khususnya, perusahaan yang
membayar karyawannya lebih tinggi daripada UMK yang sudah ditetapkan.

Hal itu, menurutnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
Disebutkan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi daripada upah minimum
dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kemudian, padaayat (2) disebutkan,

pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

"Dalam pasal 79 itu, sanksinya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementarasebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," tegasnya.

Pengusaha, lanjut Tri Agus, juga bisa dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan
pemberian upah. Pasal 88 angka 63 UU Gpta Kerja menyebutkan, barang siapa melanggar
ketentuan dengan membayar upah lebih rendah daripada upah minimum dapat dikenai sanksi
pidana penjaia paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan/atau denda paling sedikit
Rp 100 juta (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400juta Tmdakpidana tersebut termasuk
dalam tindak pidana kejahatansehingga pegawai/buruh dapat melaporkan ke poUsi dan
menempuh u paya hukum pidana terhadap pengusaha.

"Kami harapkan semuanya bisa menaati aturan," tandas Tri Agus. (sid/far)

254