Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 253

PIMPINAN DPR MINTA KAPOLRI TINDAK TEGAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

              Kasus kekerasan seksual di Tanah Air saat ini dinilai sudah darurat. Berbagai kasus kekerasan
              seksual  muncul  di  berbagai  tempat.  Belum  lagi  kasus-kasus  serupa  yang  tidak  muncul  ke
              permukaan.

              Kasus yang menghebohkan publik belakangan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan
              Herry Wirawan, 36, guru ngaji di Cibiru Bandung, Jawa Barat, terhadap belasan santrinya.

              Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kapolri untuk melakukan
              tindakan tegas terhadap seluruh pelaku tindak kekerasan seksual.

              "Sambil menunggu disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kapolri dan jajarannya
              untuk menegakkan hukum secara represif di dalam kekerasan seksual. Tanpa menunggu UU
              Kekerasan  Seksual,  Polri  punya  tanggungjawab  untuk  mengatasi  dan  menagani  kekerasan
              seksual yang sudah sampai kondisi darurat. Saya serukan Kapolri dan jajaran mengambil langkah
              represif  untuk  mengatasi  tindakan  kekerasan  seksual,"  kata  Gus  Muhaimin  saat  menghadiri
              Deklarasi  dan  Komitmen  Gerakan  Nasional  Menumpas  Kekerasan  dan  Pelecehan  Seksual  di
              Jakarta, Rabu (29/12/2021).

              Gus Muhaimin mengatakan, DPR akan sangat responsif terhadap RUU PKS.

              Dirinya optimistis pada Januari bulan depan, RUU ini sudah bisa disahkan.

              Dia  meminta  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kementerian
              Ketenagakerjaan,  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  dan  Kementerian  Sosial
              untuk segera menuntaskan RUU PKS ini.

              "Ada  dua  kepentingan  yang  kita  tunggu,  kepentingan  perlindungan  korban  dan  tumbuhnya
              kekerasan  di  berbagai  tempat,  terutama  di  tempat  kerja.  Kedua,  bahwa  undang-undang  ini
              adalah kekuatan represif yang memberikan tindakan represif kepada pelaku kekerasan seksual,"
              ucapnya.

              Dikatakan  Gus  Muhaimin,  Gerakan  Nasional  Menumpas  Kekerasan  dan  Pelecehan  Seksual
              hanyalah salah satu usaha untuk menekan kasus kekerasan seksual.

              Hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat yang berdaya, kuat, memiliki kemampuan
              untuk menjaga hak-hak pribadi warga bangsa.

              "Tak ada lain kecuali mendukung Gerakan Nasional Menumpas Kekerasan dan Pelecehan Seksual
              di Indonesia hari ini," ucapnya.

              Gus Muhaimin mengatakan, kesadaran dan kepedulian warga terhadap kasus-kasus kekerasan
              seksual di lingkungan masing-masing sangat diperlukan.

              Dia mencontohkan kasus yang terjadi di Bandung, terlalu lama dibiarkan karena kurang adanya
              kesadaran bersama masyarakat sekitar.

              "Kita semua punya tanggungjawab responsif untuk lingkungan kita semua," tandasnya.

              Deklarasi dan Komitmen Gerakan Nasional Menumpas Kekrasan dan Pelecehan Seksual tersebut
              dihadiri  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  Wakil  Ketua  MPR  Jazilul  Fawaid,  Dirut  BPJS
              Anggoro Eko Cahyo, penyanyi Once Mikel, Delon, Eros Djarot, dan sejumlah musisi lain, dan
              berbagai elemen masyarakat lain.



                                                           252
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258