Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 31
Kalangan pengusaha meminta agar Anies tidak mengeluarkan aturan revisi UMP secara resmi
dalam bentuk Keputusan Gubernur. Ketika menyatakan bakal merevisi kebijakan ini, Anies
memang baru menyampaikan secara rilis pers, bukan keputusan resmi dalam produk hukum.
Beberapa waktu kemudian, Kepgub DKI nomor 1517 tahun tentang tentang UMP Tahun 2022
keluar dan menganulir aturan sebelumnya yakni Kepgub 1395 tahun 2021.
Apindo menilai Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021 tersebut bertentangan dengan PP
No.36 tahun 2021 yang merupakan regulasi resmi Pemerintah Republik Indonesia mengenai
Pengupahan dan telah melewati batas waktu penerbitan UMP 2022 pada 21 November 2021.
"Kami upaya yang terbaik untuk dunia usaha, kami kemarin melayangkan surat ke Gubernur
atas keberatan terkait SK Gubernur yang baru karena tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jadi PP tersebut bukan hanya berlaku DKI tapi
berlaku di seluruh Indonesia," sebut Nurjaman.
30
