Page 5 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019

Potensi zakat yang kerap disebut sebesar Rp 217 triliun menguatkan keyakinan
banyak pihak, bahwa zakat benar-benar penting bagi umat. Dengan begitu, tentu
saja lembaga-lembaga zakat yang ada harus dalam kondisi yang baik, amanah dan
bisa dipercaya oleh masyarakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat (Baznas atau LAZ) di Indonesia sebagai
penghimpun dan penyalur dana zakat perlu semakin didorong untuk semakin
meningkat dan terus diperbaiki sistem maupun manajemen pengelolaannya. Upaya-
upaya inovasi untuk mengumpulkan dana ZIS dan penyalurannya perlu juga diberi
ruang apresiasi dan dukungan agar semakin tercipta terobosan baru yang penuh
kreativitas.

Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat
harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Maka untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi pengelola zakat harus diperkuat
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kompetensi yang
andal pada jabatannya. Untuk itu sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan
pernyataan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diterapkan dalam
rangka pemenuhan persyaratan standar industri.

Terkait impian mencapai tujuan itulah, para amil Indonesia sangat berharap ada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjembatani
kenyataan adanya dualisme SKK khusus yang dimiliki Baznas dan FOZ (LSP KS).
SKKNI ini diharapkan mampu meleburkan SKK Khusus yang telah dikelola LSP
Baznas dan juga SKK Khusus yang dikoordinasikan oleh Forum Zakat (FOZ/LSP KS).
Harapannya, jika telah ada SKKNI, maka akan lebih memudahkan pengelolaan
sertifikasi amil oleh sejumlah pihak atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ada.

Dengan adanya SKKNI juga ini akan menjadikan sebuah pedoman yang baku dan
betsifat nasional yang nantinya dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi
kebutuhan meningkatkan kualitas kerja amil zakat seluruh Indonesia. Tentu saja hal
ini juga akan semakin memudahkan profesi amil zakat ini bisa setara dengan profesi
lainnya.

SKKNI yang Dinanti

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menurut BNSP adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan
industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI
digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja,
melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat

Page 4 of 56.