Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019

keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini memiliki dua model penyusunan
yaitu Modal Occupational Skills Standard (MOSS) dan Regional Model Competency
Standard (RMCS). Model MOSS merupakan model penyusunan yan berdasarkan
jabatan. Model ini memiliki kelemahan karena ternyata apabila diterapkan di
Indonesia terdapat cukup banyak variasi pekerjaan pada jabatan yang sama.
Adapun satunya adalah model RMCS.

Model ini adalah model penyusunan yang menggunakan fungsi dari proses kerja
suatu kegiatan usaha/industri sejenis. Model RMCS ini adalah model penyusunan
standar kompetensi yang diperkenalkan oleh International Labor Organization (ILO).

Dalam perjalanan prosesnya, Baznas menggunakan Standar Kompetensi Kerja
Khusus-nya dengan Model Occupational Skills Standard (MOSS). Pendekatan yang
dilakukan adalah memilah jabatan-jabatan sesuai basis regulasi UU Pengelolaan
Zakat dan seluruh aturan turunannya. Sedangkan FOZ (LSP KS) memilih
menggunakan model RMCS. Model ini menitikberatkan penyusunan yang
menggunakan fungsi dari proses kerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Apapun pilihan model yang diambil, nantinya bila sudah ada SKKNI maka semuanya
harus memakai standar SKKNI. Hal ini pun selaras dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas pada Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012. Adapun
penyusunan dokumen SKKNI juga harus mengacu pada format yang ditetapkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Karena SKKNI ini akan menjadi acuan baku dan menjadi payung utama bagi
pengelolaan zakat yang ada. Kehadirannya harus disambut gembira sebagai sebuah
niat baik dan keinginan besar elemen-elemen utama pengelolaan zakat Indonesia.

Apa pun lembaganya (Baznas maupun LAZ) nantinya SKKNI akan menjadi rujukan
utama dalam pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dalam pengelolaan zakat yang
tentu saja dalam penyusunannya akan selalu merujuk dan menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada beserta seluruh turunan aturan
yang berlaku.

Dalam menuju proses penyatuan SKK khusus menuju SKKNI tentu tak seperti
membalikan talapak tangan. Ada serangkaian proses yang mesti dilewati dengan
sabar dan penuh kehati-hatian. Dalam prosesnya, setidaknya ada 6 tahapan yang
akan dilalui. Sebelum memulai tahapan tadi, pihak penyusun (dalam hal ini berarti
Kemenag) sudah mulai membentuk tim skema sertifikasi, tim perumus serta tim
verifikasi.

Page 5 of 56.