Page 7 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019

Tahap pertama yaitu tahap penyusunan draft. Penyusunan ini akan dilakukan oleh
tim perumus. Penyusunan ini akan meliputi dua hal, pertama peta fungsi
kompetensi dan kedua adalah uraian unit-unit kompetensi. Bila sudah tersusun
sebelumnya dimasing-masing SKK Khusus yang ada. Maka pekerjaan penyusunan
ini mestinya lebih ringan.

Fokus utamanya lebih mencari titik kesamaan-kesamaan dan menambahkan yang
disalah satunya belum ada. Itu pun bila dinyatakan tetap diperlukan sebagai bagian
dari SKKNI yang akan disusun.

Penyusunan SKKNI amil zakat berbasis SKK khusus yang ada sebelumnya idealnya
diawali dengan mengecek kembali penetapan apa tujuan utamanya, lalu diuraikan
apa saja fungsi kuncinya, dilanjutkan dengan apa fungsi utamanya dan ditetapkan
apa saja fungsi dasarnya. Fungsi dasar inilah yang kemudian akan dikenal sebagai
Unit Kompetensi.

Setiap Unit kompetensi diuraikan atas beberapa elemen dan masing-masing elemen
ditetapkan apa saja Kriteria Unjuk Kerja (KUK)-nya. Di dalam pengukuran
kompetensi berikutnya perlu juga ditetapkan Indikator Unjuk Kerja (IUK)-nya. Di
setiap unit kompetensi akan diuraikan secara lebih detail apa saja batasan variabel
dan panduan penilaiannya.

Perumusan SKKNI Amil Zakat dapat dilakukan dengan metode riset lapangan,
adaptasi, atau adopsi. Perumusan dengan metode riset lapangan disusun
menggunakan model Regional Model Competency Standard (RMCS). Adapun
perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat
menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja
internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap
standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya
sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.

Perumusan dengan metode adopsi dilakukan terhadap standar kompetensi dengan
memperhatikan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik
standar kompetensi yang diadopsi, identitas standar kompetensi dinyatakan dengan
jelas, antara lain menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat
kesetaraannya dengan SKKNI, serta penulisannya diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi
kerja tersebut tidak dalam bahasa Indonesia. SKKNI hasil adopsi wajib
diamandemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi
yang diadopsi.

Tahap kedua adalah verifikasi internal (oleh tim verifikasi). Ini dilakukan agar
semuanya selaras, sesuai aturan dan ketentuan BNSP dan merujuk pada ketentuan-
ketentuan yang ada. Baik secara konten, maupun bentuk atau format penulisan.
Termasuk dalam hal ini adalah pengecekan standar baku bahasa yang digunakan.

Page 6 of 56.