Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 184
“Kedua, sumber daya manusia terbatas dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif.
Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank,” terangnya.
Keempat, kurangnya diseminasi bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme
penyaluran BSU. Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurang
sosialisasi kriteria penerima BSU.
“Keenam, koordinasi dan sosialisasi antara BPJS Ketenagakerjaan pusat dengan cabang dan BPJS
Ketenagakerjaan dengan bank Himbara lemah dalam pelaksanaan penyaluran BSU,”
pungkasnya.
Sebagai informasi, aturan terkait BLT gaji tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja
atau Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerima BLT gaji bukan merupakan penerima bansos
lain dari pemerintah. Syarat lain, pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian, warga negara Indonesia (WNI) dan bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan
PPKM Level 3 dan Level 4. Tidak ketinggalan, penerima harus merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.
Masyarakat bisa mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dibsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk memastikan apakah menerima bantuan subsidi ini atau tidak. Selain itu bisa juga
mengakses layanan pesan singkat Whatsapp (WA) di nomor 0813-8007-0175. (Fin.co.id)
183
