Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

Judul Anggota DPR: Bentuk layanan pusat pengaduan pekerja terkait upah
Nama Media antaranews.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2414577/anggota-dpr-bentuk-
layanan-pusat-pengaduan-pekerja-terkait-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-09-24 20:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Aduannya banyak sekali, saya kita
aduan ini juga sudah sampai di Kemenaker. Sebab itu, perlu ada layanan aduan yang responsif
dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Uang Rp1 juta benar-benar amat
bermanfaat bagi pekerja dengan gaji di angka Rp3,5 juta/bulan. Apalagi sekarang bersamaan
PTM terbatas dimulai, banyak pekerja yang mengadukan butuh BSU untuk biaya sekolah anak-
anak, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perubahan pengaturan bidang pengupahan
harus menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi serta informasi yang
berdampak pada perubahan tatanan sosial dan ekonomi termasuk pola hubungan kerja

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menginginkan agar pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membuka layanan pusat pengaduan terkait Bantuan
Subsidi Upah (BSU) para pekerja. Mufida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, meminta
layanan pusat pengaduan ini bersifat terpusat dan responsif. Ia menyebut Kemenaker memang
telah memiliki kanal pengaduan via website, telepon dan WhatsApp.

ANGGOTA DPR: BENTUK LAYANAN PUSAT PENGADUAN PEKERJA TERKAIT UPAH

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menginginkan agar pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membuka layanan pusat pengaduan terkait Bantuan
Subsidi Upah (BSU) para pekerja.

220