Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

Judul Belum Terlindungi, Pelaut Indonesia Minta UU 18/2017 Ditinjau
Kembali
Nama Media bisnis.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210927/98/1447005/belum-
terlindungi-pelaut-indonesia-minta-uu-182017-ditinjau-kembali
Jurnalis Anitana Widya Puspa
Tanggal 2021-09-27 06:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Namun, dalam salah satu pasal
di UU Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hanya disebutkan bahwa
pelaut yang bekerja di luar negeri merupakan pekerja migran, tetapi tidak ada penjabaran lebih
lanjut

negative - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Hal ini dibuktikan dengan
berbagai permasalahan yang telah dialami pelaut, antara lain penipuan pekerjaan fiktif, upah
tidak dibayar, dokumen palsu, hingga perbudakan di atas kapal

Ringkasan

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengusulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor
18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lantaran beleid tersebut tidak secara
jelas mengakomodir perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri. President
KPI Mathias Tambing menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) tersebut tersebut belum
menyentuh substansi dalam memberikan perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di
luar negeri.

BELUM TERLINDUNGI, PELAUT INDONESIA MINTA UU 18/2017 DITINJAU
KEMBALI

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengusulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor
18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lantaran beleid tersebut tidak secara
jelas mengakomodir perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.

24