Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 23

Judul               Kesatuan Pelaut Indonesia Kritisi UU Perlindungan Pekerja Migran
                Nama Media          jawapos.com
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         https://www.jawapos.com/ekonomi/27/09/2021/kesatuan-pelaut-
                                    indonesia-kritisi-uu-perlindungan-pekerja-migran/
                Jurnalis            Editor : Mohamad Nur Asikin
                Tanggal             2021-09-27 06:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Kami rasakan UU tersebut
              belum menyentuh substansi dalam memberikan perlindungan bagi Pelaut RI yang bekerja di luar
              negeri

              positive - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Padahal Pelaut memiliki peran
              penting dan strategis sebagai penggerak kelancaran perpindahan orang dan barang, menjamin
              komoditas di dunia berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tujuan
              negative - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Hal ini dibuktikan dengan
              berbagai permasalahan yang telah dialami pelaut antara lain, penipuan job fiktif, upah tidak
              dibayar, dokumen palsu hingga perbudakan diatas kapal

              neutral - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Oleh sebab itu, UU No:18
              tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  perlu  diperkuat  agar  bisa
              mengakomodir perlindungan bagi Pelaut. Mari kita bedah bersama beleid itu dan bila perlu di uji
              materi ke MK bagaimana efektifitasnya tentang UU tersebut

              negative - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Oleh karena itu, dibutuhkan
              pendekatan praktis untuk implementasi MLC 2006 sehingga dapat dicapai penyelesaian kasus
              penelantaran ABK yang efektif



              Ringkasan

              Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengkritisi UU No:18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
              Migran Indonesia yang dinilai tidak secara jelas mengakomodir perlindungan bagi pelaut RI yang
              bekerja di luar negeri.







                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28