Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

President KPI Mathias Tambing menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) tersebut tersebut
belum menyentuh substansi dalam memberikan perlindungan bagi pelaut Indonesia yang
bekerja di luar negeri.

Dia mengatakan, pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar
dan risiko tinggi, seperti kecelakaan kapal hingga tenggelam.

Untuk mencegah risiko itu, diperlukan kualifikasi pekerja sebagai pelaut yang lebih ketat dan
pemberian perlindungan hukum bagi pelaut yang diatur secara komprehensif.

"Namun, dalam salah satu pasal di UU Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia hanya disebutkan bahwa pelaut yang bekerja di luar negeri merupakan pekerja
migran, tetapi tidak ada penjabaran lebih lanjut," ujarnya melalui keterangannya, Minggu
(26/9/2021).

Menurutnya, UU Nomor 18/2017 perlu diperkuat agar bisa mengakomodir perlindungan bagi
Pelaut. Dia pun meminta beleid tersebut dibedah dan bila perlu diuji materi ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait dengan efektifitasnya.

Dia menekankan, selama ini pelaut memiliki peran penting dan strategis sebagai penggerak
kelancaran perpindahan orang dan barang, menjamin komoditas di dunia berjalan dengan aman,
lancar, dan selamat sampai tujuan.

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi yang
mumpuni dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pelaut yang bekerja di kapal-kapal
Internasional atau di luar negeri.

Apalagi, imbuhnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut
terbesar di dunia, dan sudah sepatutnya pemerintah terus berupaya melindungi pelautnya.
Mathias juga mengemukakan, ketentuan perundang-undangan nasional yang hingga kini
dinilainya belum seimbang dan menimbulkan ketidakpastian hukum berdampak pada
perlindungan pelaut Indonesia masih rendah dan belum sesuai standar internasional.

"Hal ini dibuktikan dengan berbagai permasalahan yang telah dialami pelaut, antara lain
penipuan pekerjaan fiktif, upah tidak dibayar, dokumen palsu, hingga perbudakan di atas kapal,"
jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) total pelaut Indonesia mencapai 1,2
juta orang per Februari 2021. Para pelaut itu bekerja di kapal perikanan maupun niaga.

Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan potensi
penerimaan negara dari pelaut Indonesia di luar negeri mencapai sekitar Rp151,2 triliun setiap
tahun.

25