Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 216

Title          TERKENDALA MEMBAYAR THR? INI PROSES YANG HARUS DITEMPUH
               Media Name     harianjogja.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/05/12/502/1038916/terkendala-m embayar-thr-
               Page/URL
                              ini-proses-yang-harus-ditempuh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jelang perayaan Hari Raya Idulfitri 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
               mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
               Keagamaan tepat waktu.

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
               keagamaan,"kata Menaker Ida Fauziyah saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker
               Provinsi Se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).

               THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016
               tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.
               Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No.78/ 2015
               tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," kata Ida.


               Dalam hal ini, Kemenaker sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan No: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
               Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 (selanjutnya
               disebut SE THR). Melalui SE ini, nantinya para gubernur seluruh Indonesia diminta
               untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
               membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
               Keagamaan," ujarnya.

               Ida menambahkan pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
               pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan
               untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban
               pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.




               Proses Dialog




                                                      Page 215 of 353.
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221