Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 214
kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.
Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi hendaknya diperoleh
melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai
kesepakatan," kata Menaker.
Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain (1) perusahaan yang
tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan
perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, (2)
perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat
dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, dan
(3) waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.
Page 213 of 353.
