Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

"THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja.
ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan
perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan
perundang-undangan. "Ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja," katanya.

Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila perusahaan tidak mampu
membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut
hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan," ujarnya.

Dalam surat edaran itu dialog pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa
hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada
waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
pembayaran dapat dilakukan bertahap.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan
sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara
pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.

Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar, termasuk
denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020. "Sesuai ketentuan perundang-
undangan secara administrasi tetap ada dendanya," terangnya.

Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif, Menaker mengharapkan
gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi dengan
memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Dalam sidang pleno LKS Tripnas, pada
poin dua menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan menambahkan laporan
keuangan tingkat perusahaan.

Page 211 of 353.