Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 265
Title SYARAT KETAT BAGI PERUSAHAAN MAU CICIL ATAU TUNDA THR
Media Name detik.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5011887/syarat-ketat -bagi-
Page/URL
perusahaan-mau-cicil-atau-tunda-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Perusahaan yang sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19 diperbolehkan
mencicil atau menunda pembayaran THR kepada pekerjanya. Namun ada beberapa
hal yang harus dipenuhi agar hal itu bisa dilakukan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pertama harus ada
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bahwa pembayaran THR akan dicicil
atau ditunda. Perusahaan juga harus transparan menyampaikan kondisi
keuangannya kepada pekerja.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi atau atas dasar
laporan keuangan internal perusahaan yang dilakukan secara transparan, ada itikad
baik untuk mencapai kesepakatan. Jadi saya ingin katakan ini adalah dialog
rembukan yang dilakukan antara pengusaha dengan buruh, bukan perundingan,"
kata dia dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020).
Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, dia menjelaskan pembayaran
THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati
antara pengusaha dan pekerja.
"Dialog juga berisi tentang waktu dan cara pengenaan denda jika terjadi
keterlambatan pembayaran THR keagamaan sesuai dengan kesepakatan yang
dibangun," sebutnya.
Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat kesepakatan dengan
pekerja dan harus membuat perjanjian tertulis.
Jika tidak ada perjanjian secara tertulis antara perusahaan dan pekerja maka
pihaknya akan tetap melakukan penegakan aturan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
"Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda
kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan
pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
tambahnya.
Page 264 of 353.
