Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 262

Title          MENAKER: THR WAJIB DIBAYARKAN H-7 LEBARAN
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
               Page/URL       https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-thr-wajib-dibayarkan-h-7-leb aran.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida
               Fauziyah mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya
               (THR) Keagamaan tepat waktu.

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," kata Menaker Ida Fauziyah saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker
               Se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).


               THR Keagamaan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
               6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di
               Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah
               RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Menaker.

               Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19
               (selanjutnya disebut SE THR).

               Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
               perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan.

               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
               membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
               Keagamaan," ujar Menaker.


               Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk





                                                      Page 261 of 353.
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267