Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title KAMU TAK DAPAT THR SAAT WABAH CORONA? INI CARA MENGADU KE KEMENAKER
Media Name suara.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.suara.com/news/2020/05/12/164119/kamu-tak-dapat-thr-saat-w abah-
Page/URL
corona-ini-cara-mengadu-ke-kemenaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan
Hari Raya ( THR ) 2020 secara daring untuk melayani pengaduan para pekerja
yang berlaku selama 11-31 Mei 2020. Posko pengaduan THR dibuka di tengah
wabah virus corona. Posko Pengaduan THR 2020 dapat diakses secara daring
melalui situs Kemnaker dalam periode 11-30 Mei 2020 selama jam kerja.

"Kementerian telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan
Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR 2020 di pusat yang diikuti di daerah agar
pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta tercapai
kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan
pengusaha," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi video di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, ia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam SE itu membuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu
membayar penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya
dalam waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan. Dialog itu harus
dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan perusahaan, hasilnya
pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai undang-undang dan
mencapai kesepakatan dengan pekerja harus membuat perjanjian secara tertulis
sebagai tanda kesepakatan. Jika tidak, kata dia, pengawas akan melakukan
penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam surat edaran itu, juga meminta pemerintah daerah membentuk Posko THR
Keagamaan untuk memantau pelaksanaan pemberiannya.

"Pengawas ketenagakerjaan akan terus mendorong pihak pengusaha maupun
pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan
sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi
perusahaan," kata Menaker Ida Fauziyah. (Antara).

Page 266 of 353.