Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 308
Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian THR Keagamaan
pada situasi saat ini untuk kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan
pekerja.
"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai
mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," ujar Ida.
Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di
Perusahaan.
Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih dan harus diberikan
7 hari sebelum lebaran.
"Saya ingatkan sekali lagi bahwa THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," katanya.
Pengawas Ketenagakerjaan akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja
untuk melakukan diskusi untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Page 307 of 353.
