Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 346
Title MENAKER TARGET REGULASI PERLINDUNGAN ABK WNI RAMPUNG MEI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/12/menaker-target-regulasi -
Page/URL
perlindungan-abk-wni-rampung-mei
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , JAKARTA - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah berharap payung hukum yang terkait
perlindungan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) selesai minggu
ini. Ida menyampaikan peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan untuk
melakukan perlindungan kepada pekerja ABK, telah ada kesepakatan dan sudah
dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM .
"Kalau dulu urusan tenaga kerja ABK perikanan, ada di Kementerian Perikanan,
maka peraturan pemerintah yang baru urusan Ketenagakerjaan termasuk tenaga
kerja di laut itu menjadi domain dari Kemnaker," ujarnya dalam konferensi pers
daring, Selasa (12/5/2020).
Dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan membuat tidak adanya
kepastian perlindungan kepada tenaga kerja, termasuk para ABK yang bekerja di
laut.
Dengan diselesaikan peraturan tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian
perlindungan terhadap para ABK WNI.
"Ini adalah payung hukum amanat UU 18 dan 17. Jadi ini dalam proses
Harmonisasi, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa selesai, sehingga tidak ada
dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa memberikan kepastian
perlindungan kepada tenaga kerja, termasuk yang ada di laut," lanjutnya.
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kordinasi lintas kementerian dalam upaya
perlindungan ABK WNI.
Menaker mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan Kementerian luar negeri
(Kemlu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian
perhubungan laut.
Salah satunya terkait perlindungan terhadap hak-hak ABK WNI yang harus
dibayarkan.
"Kami telah melakukan kordinasi dan langkah-langkah sudah dilakukan termasuk
memberikan perlindungan kepada mereka terkait hak-hak yang harus dibayarkan
kepada ABK," ujarnya.
Page 345 of 353.
