Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title MENAKER TERBITKAN EDARAN OPSI PENUNDAAN PEMBAYARAN THR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 12 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/qa86pl354/menaker-terbitkan-edaran-opsi -penundaan-
Page/URL
pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat
edaran berisi opsi penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) setelah
menerima laporan banyak perusahaan yang kesulitan keuangan.

Ida mengatakan surat edaran itu merupakan kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional.

"Pengusaha menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara umum
banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan dibuktikan
dengan data yang disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan, merumahkan sebagian
pekerjanya juga beberapa perusahaan yang melakukan PHK," kata Menaker Ida
dalam konferensi video yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (12/5).

Selain itu, dalam data-data yang dilaporkan perusahaan menunjukkan cash flow
perusahaan kondisinya dalam kondisi sulit. Menaker menegaskan sebelum
mengeluarkan surat edaran itu, dirinya telah melakukan beberapa kali dialog dengan
perwakilan dari serikat pekerja dan pengusaha.

Surat edaran itu, menurutnya, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS
Tripartit Nasional.

Sebelumnya, Menaker menandatangani Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

Tapi terdapat opsi penundaan jika pengusaha tidak dapat membayar THR secara
penuh dalam waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan. Opsi lain adalah
penundaan pembayaran jika perusahaan terbukti tidak bisa membayarkan sama
sekali pada waktunya.

Opsi tersebut harus disepakati lewat dialog pengusaha dan pekerja yang
berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Kesepakatan harus dilakukan secara
tertulis dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Page 348 of 353.