Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 348
Namun, SE itu juga membuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu membayar
penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya dalam
waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan.
Dialog itu harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan
perusahaan. Hasilnya pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di
daerah masing-masing.
Pengusaha yang tidak membayarkan THR, tegas dia, maka dapat dikenakan denda
sebesar lima persen yang digunakan untuk kesejahteraan buruh.
"Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR
Keagamaan dan denda kepada pekerja," tegas Menaker..
Page 347 of 353.
