Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 68
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Permintaan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang
berencana mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta diakui sulit
direalisasikan.
Sehingga melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta
seiring dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi Jakarta akan tetap terjadi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta
Andri Yansyah .
Dikutip dari Kompas.com , menurut Andri, untuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah
diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020.
Edaran tersebut berisi tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa
Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Sedangkan bagi pegawai swasta, Pemprov DKI Jakarta diungkapkannya telah meminta
perusahaan swasta untuk mengatur jam kerja karyawannya masing-masing.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi
Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
"Jadi sebenarnya begini, pembatasan karyawan dan pembatasan keberangkatan karyawan dah
kita atur baik itu untuk ASN dengan SE sekda, maupun di luar SE dengan SK saya, disnaker itu
jelas," kata Andri saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).
Namun, Andri mengaku sulit untuk mengontrol waktu pergi maupun pulang kerja para pekerja
yang menyebabkan melonjaknya pergerakan warga, baik di jalan maupun transportasi umum.
"Cuma kan agak susah untuk mengawasi mana yang jam sekian, mana yang jam sekian. Yang
bisa kita awasi di perusahaan tersebut ada 100 (karyawan), ya otomatis dia harus ada 50," kata
Andri.
"Kalau lebih dari 50 kami kasih pelanggaran atau ada protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi
keberangkatannya jujur saja kita agak susah untuk ini," imbuhnya.
Andri pun meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mengingatkan warganya agar
menyesuaikan dengan jam kerja.
"Makanya kami di sini minta kepada warga, jadi Pak wali kota itu mintanya bukan kepada jam
kerja. Warganya agar menaati ketentuan yang sudah dibuat oleh pemda DKI, kalau
perusahaannya kan sudah saya sosialisasi. Melalui Kadin, ada 31 asosiasi dan ratusan
pengusaha," ucap Andri.
Sebelumnya, dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan
Produktif diatur jam kerja PNS sebagai berikut : Senin sampai dengan Kamis, sebagian PNS
mendapat jadwal masuk pada pukul 7.00 dan pulang pukul 15.30 (dengan waktu istirahat pukul
11.30 sampai dengan 12.30 WIB).
Lalu sebagian lagi masuk mulai pukul 09.00 hingga 17.30 (waktu istirahat pukul 13.00 sampai
dengan 14.00 WIB).
67
