Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

UU Cipta Kerja ini, perubahan regulasi mengenai ketenagakerjaan yang terutama menjadi
sorotan, menjadi sasaran pro-kontra.
Dalam kaitannya dengan upah misalnya, ada empat poin perubahan dari ketentuan lama. Ini
mencakup upah satuan hasil dan waktu, upah minimum, bonus, serta rumus menghitung upah
minimum. Upah ini esensi, karena menjadi faktor utama terjadinya hubungan kerja antara
pekerja dan pemberi upah atau pengusaha.

Untuk upah satuan hasil dan waktu, tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebelumnya. Sedangkan UU Ciptaker menyebutkan adanya upah satuan hasil
dan waktu. Upah satuan waktu adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu seperti
harian, mingguan atau bulanan. Sementara itu, upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan
berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati.

Mengenai upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten/kota, UU lama yang dibuat 17
tahun lalu itu menyebutkan, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten/
kotamadya, dan sektoral. Berdasarkan Pasal 89 UU tersebut, setiap wilayah diberikan hak untuk
menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri, baik di tingkat provinsi maupun kabu-
paten/kotamadya.

Sedangkan omnibus law baru meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah kini hanya
berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

Untuk bonus tidak diatur dalam UU sebelumnya. Namun, dalam UU baru disebut ketentuan
memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja, sesuai dengan masa kerjanya. Bonus
tertinggi senilai lima kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih.

Sedangkan untuk menghitung kenaikan upah minimum, pada beleid lama dipakai rumus {UMt x
(INFLASIt + % A PDBt)}. Ini artinya sebesar upah minimum tahun berjalan dikali hasil
penjumlahan inflasi (dari September tahun yang lalu sampai dengan September tahun berjalan)
plus pertumbuhan produk domestik bruto (PD B kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode
kuartal I dan II tahun berjalan).

Dalam UU baru, rumus yang dipakai adalah UMt+1 - UMt + (UMt x %PEt). Ini artinya,
penambahan upah minimum tahun depan sebesar upah minimum tahun berjalan kali
pertumbuhan ekonomi tahunan. Ketentuan baru ini hanya merujuk pada pertumbuhan ekonomi
daerah (provinsi), tidak ada lagi faktor inflasi.

Dari empat poin tersebut, jika dibe-dah, ada banyak manfaat positif dari pengaturan dalam
omnibus law ini. Yang pertama, dengan hanya diberlakukannya UMP, maka investasi berpeluang
masuk merata ke semua kabupaten/kota terkait. Yang membedakan hanyalah terutama karena
realisasi kemudahan investasi, jaringan infrastruktur, keamanan, dan kedisiplinan untuk
menegakkan daerah bebas pungli, misalnya.

Yang kedua, adanya upah satuan hasil dan waktu juga umum diberlakukan di banyak negara,
termasuk negara maju. Misalnya di Amerika Serikat, upah minimum juga dihitung per jam, yang
bervariasi antara satu negara bagian dengan bagian yang lain. Di Australia misalnya, pemetik
buah dibayar dengan menghitung pula jumlah yang berhasil dipetik, yang jika lebih cekatan dan
rajin bisa mendapatkan upah lebih tinggi dari upah rata-rata.
Sedangkan pengaturan mengenai bonus tentunya menguntungkan para pekerja yang
berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan. Bonus tertinggi senilai lima kali upah
bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih, juga berarti memberikan apresiasi
atas pekerja yang loyal dan mendukung kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.
Karyawan untung, perusahaan juga untung.
230