Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

positive - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Kita berharap saling
mengikuti ketentuan yang berlaku di UU terkait dengan mogok kerja. Perusahaan punya hak dan
kewajiban, buruh punya hak dan kewajiban

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan)
Keluhan dari industri dan pengusaha adalah dalam konteks starting business. Salah satu faktor
yang paling besar adalah karut-marut dari perizinan

Ringkasan

Pemerintah berkomitmen melindungi pekerja dan buruh melalui Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Spirit dari UU tersebut adalah memperluas lapangan kerja, bukan memberikan kemudahan
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjadi modal
untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi pengesahan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dia optimistis, UU Cipta Kerja dapat
mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Sebab, UU tersebut menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, serta ekosistem investasi yang
kondusif.

PEMERINTAH BERKOMITMEN LINDUNGI BURUH

Oleh Arnoldus Kristianus, Sanya Dinda, dan Novy Lumanauw

Pemerintah berkomitmen melindungi pekerja dan buruh melalui Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Spirit dari UU tersebut adalah memperluas lapangan kerja, bukan memberikan kemudahan
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjadi modal
untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Menyikapi penolakan sejumlah substansi oleh kalangan serikat buruh, pemerintah berniat
menempuh dialog dan sosialisasi yang lebih masif. Di lain sisi, manajemen perusahaan perlu
membuka komunikasi yang baik dengan pekerja tentang makna strategis jangka panjang UU
Cipta Kerja.

Sementara itu, kalangan pengusaha optimistis UU Cipta Kerja akan menarik investasi lebih besar.
UU Cipta Kerja dinilai sudah mengakomodasi keluhan investor domestik maupun luar negeri dan
merupakan win-win solution, yang bukan hanya menguntungkan pengusaha. UU ini diyakini akan
meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang
disahkan pada Senin (5/10) akan memberikan perlindungan tenaga kerja. Sebab, spirit dari
regulasi ini adalah untuk memperluas penyediaan lapangan kerja. Bukan malah memperbesar
kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Ida Fauziyah menjelaskan, rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja
merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh,
dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial.
Dia menegaskan, penyusunan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

234