Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Tentang berbagai substansi yang ditentang Serikat Buruh, Menaker mengatakan, UU Cipta Kerja
mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh kontrak atau perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. UU Cipta Kerja
juga mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat
berakhirnya PKWT.

Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya.

Ihwal ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, kata Ida, tetap diatur seperti UU 13/2003 dan
menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor
usaha dan pekerjaan tertentu.

Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara
dinamis.

RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Ida menambahkan, terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/ Kota (UMK) tetap dipertahankan. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan
mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.

Dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses PHK, UU Cipta Kerja
tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU tetap memberikan ruang
bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang
sedang mengalami proses PHK.

Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Menaker menyatakan, agar serikat buruh bisa menerima UU Cipta Kerja, pihaknya akan
mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur pekerja/buruh dan
pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah,
khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.

"Selain itu, kami segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh
bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU
Cipta Kerja dapat segera dijalankan," kata Ida.

Pengusaha Mengapresiasi

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi pengesahan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dia optimistis, UU Cipta Kerja dapat
mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Sebab, UU tersebut menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, serta ekosistem investasi yang
kondusif.

235