Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 238
Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja wajib mengiurkan untuk jaminan tersebut. "Jadi
sebetulnya apa dibayarkan oleh pemberi kerja itu jumlahnya sangat signifikan," tuturnya.
Hariyadi tidak sependapat jika UU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha namun tidak
untuk pekerja. Padahal tujuan utama dari regulasi ini adalah memperluas lapangan kerja secara
masif. Jangan sampai nanti Indonesia tidak menikmati bonus demografi, tetapi justru
mendapatkan beban demografi.
Pada acara yang sama, Rektor Universitas Indonesia Ari Kun-coro mengatakan, harus ada
perubahan pemikiran bahwa semua pihak jangan fokus pada pesangon tetapi fokus pada
penciptaan kesempatan kerja. Saat ini pertumbuhan investasi masih di bawah 8%. Hal ini
menunjukan ada yang tidak berjalan dalam perekonomian Indonesia. Indeks daya saing pasar
tenaga kerja Indonesia berada di urutan ke 119 dari 150 negara. Indonesia yang bagus hanya
jumlah penduduk dan indikator makro. "Jadi kita cuma dijadikan pasar oleh nega-ra-negara lain,"
ucap Ari.
Ari Kuncoro menegaskan, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas
ekonomi agar tidak tertinggal dari negara tetangga. Kalau pemerintah menunda, maka ketika
perekonomian dunia sudah pulih dan terjadi relokasi, investor asing akan memilih negara lain.
"UU Cipta Kerja justru menunjukkan kesiapan pemerintah seandainya ada pemulihan dunia dan
Indonesia mampu menjadi tempat menarik untuk berinvestasi," kata Ari.
Daya Saing Naik
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey
menyatakan, pengusaha dalam negeri sangat mendukung UU Cipta Kerja. Tujuan pembuatan
UU Ciptaker adalah menyederhanakan aturan sehingga memudahkan pengusaha untuk investasi
dan ekspansi.
Menurut Roy, UU Cipta Kerja membuat Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan negara lain,
misalnya dari sisi tenaga kerja. Selama ini banyak investor menilai biaya tenaga kerja Indonesia
lebih tinggi dibandingkan negara lain.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan menciptakan perlakuan yang lebih adil kepada tenaga kerja
yang produktif.
Roy mengimbau kepada buruh yang hendak melakukan demonstrasi untuk lebih persuasif. Roy
meminta buruh melihat bahwa tujuan UU Cipta Kerja ialah membuat Indonesia lebih berdaya
saing, serta lebih produktif dalam menarik investasi. Buruh yang menolak UU Cipta Kerja dapat
memilih jalur konstitusi dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Berpandangan senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman
Bakri, mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan tahap awal dari upaya mempermudah
pembukaan usaha di Indonesia.
Menurut dia, UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi keluhan investor domestik maupun luar
negeri. "Kan investor mempermasalahkan perizinan usaha, sengkarutnya kan pada obesitas
regulasi kita," kata Firman.
Firman menilai, investor dalam dan luar negeri telah menunggu UU Cipta Kerja ini. Pasalnya, UU
Cipta Kerja berupaya mengatasi hambatan investasi yang telah menumpuk begitu lama di
Indonesia.
237
