Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Rosan menyatakan, pandemi Covid-19 membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Dengan
banyaknya investasi yang masuk, lapangan perkerjaaan akan semakin terbuka dan meluas. "UU
Cipta Kerja penting untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi," kata Rosan kepada
Investor Daily. Rosan menegaskan, dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons
cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan menambahkan, UU Cipta
Kerja bagus untuk membuat iklim investasi menjadi lebih baik dan kompetitif dengan negara
pesaing. Selama ini, Pemerintahan Joko Widodo sudah mencoba melakukan reformasi ekonomi
melalui 16 paket kebijakan ekonomi dan pemotongan birokrasi, tetapi terbukti tidak berhasil.

Tentang berkurangnya jumlah pesangon bagi pekerja ter-PHK dari 32 kali upah menjadi 25 upah,
Johnny memandang jumlah pesangon 32 kali upah merupakan paling tinggi dibandingkan
dengan negara Asean dan Asia Pasifik. Bahkan jumlah pesangon 25 kali upah juga masih
dianggap tinggi.

Johnny menerangkan, pemotongan jumlah pesangon merupakan kompromi agar Indonesia bisa
lebih kompetitif. Selama ini, dua hal yang menjadi sorotan investor adalah kepastian hukum dan
pesangon.

Mengenai outsourcing seumur hidup, Johnny menyebut di dunia juga berlaku sistem tersebut, di
mana ada pekerjaan yang tidak bisa permanen dan ada yang bisa permanen. Dia menilai,
sebelum adanya UU Ciptaker, sistem outsourcing sangat hancur karena tidak jelas status
perusahaannya dan banyak merugikan pekerja yang bernaung di dalamnya. "Kalau sekarang,
perusahaan outsourcing harus juga qualified, lalu pekerjanya mendapat BPJS Kesehatan," ujar
Johnny.

Johnny juga menanggapi kritikan yang dilayangkan oleh 35 investor global terhadap UU Cipta
Kerja sebagai hal wajar dan tidak perlu disikapi berlebihan oleh pemerintah. Dia menduga
mereka bereaksi seperti itu karena melihat proses pembuatan RUU terbilang cepat dan tidak
mendapatkan informasi secara lengkap.
"Jadi saya sudah saran kepada orang di pemerintahan, Apindo dan Kadin, kalau bisa kita
sosialisasi ke mereka dan jelaskan pasal per pasal supaya tidak ada kesalahpahaman," ujar
Johnny.

Seperti diberitakan, 35 investor global yang mewakili investasi senilai US$ 4,1 triliun membuat
surat terbuka kepada Pemerintah Indonesia. Mereka menilai RUU Cipta Kerja yang baru saja
disahkan akan merusak iklim investasi di Indonesia. Mereka menilai UU Cipta Kerja dapat
berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan. Kekhawatiran
inilah yang menjadi sumber ketidakpastian yang dihindari investor.

Bukan Sekadar Pesangon

Sementara itu, Ketua Umum Asosias Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menjelaskan
ihwal turunnya jumlah pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali dalam UU Cipta Kerja. Hariyadi
mengatakan, penelitian Bank Dunia menunjukkan kurang dari 24% perusahaaan yang mematuhi
pemberian pesangon sebanyak 32 kali. Di luar itu, banyak perusahaan yang tidak mampu
memberikan pesangon 32 kali sesuai UU 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

"Kenyataannya, di dalam hubungan industrial pemberian pesangon dilakukan berdasarkan
kompromi," ucap dalam acara Hot Economy di Berita Satu TV, Selasa.

Hariyadi menjelaskan, dalam regulasi tentang ketenagakerjaan baik di UU 13 Tahun 2013
maupun UU Cipta Kerja tidak hanya disebutkan tentang pesangon. Namun juga tentang Jaminan

236