Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 232
Mengenai kenaikan upah minimum sebesar upah minimum tahun berjalan kali pertumbuhan
ekonomi tahunan, dengan tidak ada lagi faktor inflasi, hal ini juga bukan berarti selalu merugikan,
jika semua pihak mau bekerja sama mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan menjaga
inflasi rendah. Jika UU baru dijalankan dengan baik sehingga menciptakan kenaikan investasi,
produksi serta produktivitas, peningkatan daya beli, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi tinggi
dan inflasi rendah, maka persentase kenaikannya akan lebih tinggi.
Coba bandingkan, jika pertumbuhan ekonomi tahun ini dibiarkan minus 1,1% dan inflasi 1,42 %
(year on year), maka dengan rumus UU lama kenaikan upah tahun depan hanya 0,32%.
Bandingkan jika kita bisa menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi di atas 6% dan inflasi
dijaga 2%, maka upah masih bisa naik 4%. Apalagi dengan adanya pembangunan infrastruktur
di berbagai daerah di luar Jawa serta kebijakan seperti BBM Satu Harga di daerah terluar,
terdepan dan tertinggal, maka potensi pertumbuhan ekonomi 7-8% di daerah tidak mustahil
dicapai, di tengah inflasi yang bisa dijaga rendah seiring kelancaran arus distribusi barang dan
turunnya biaya logistik.
Artinya, hal ini juga akan mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketertinggalan daerah. Jadi,
semua pihak -industri, pekerja, pemerintah, hingga masyarakat luas- harus bersinergi untuk
mendorong masuk lebih banyak investasi dan meningkatkan produktivitas seirama omnibus law,
guna percepatan pemulihan ekonomi dan menghentikan pengangguran.
231
