Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Legislasi
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-07 05:01:00
Ukuran 318x74mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 34.980.000

News Value Rp 104.940.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Thomas Stamford Raffles (Naskah Kitab Hukum (1814) Setelah menempuh beberapa
perjalanan menyusuri pulau (Jawa), saya dapat mengumpulkan informasi yang sangat banyak;
dan balasan sejumlah residen atas surat saya, membuat saya memiliki bahan, cukup memadai
untuk meletakkan dasar-dasar sebuah peraturan umum mengenai masalah ini.

Ringkasan

KETIKA banyak kalangan tetap memprotes RUU Cipta Kerja, itu berarti proses legislasi tidak
maksimal meski telah melalui 64 kali rapat. Tak hanya, rapat paripurna pengesahan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dilaksanakan lebih cepat tiga hari dari
jadwal semula. DPR beralasan: laju penularan Covid-19 masih tinggi. Walaupun, langkah yang
ditempuh DPR, tentu saja bersama pemerintah, kadung menimbulkan kecurigaan. Kenapa
mereka seperti melangkah tergesa-gesa, dengan mengabaikan protes dari banyak pihak
terhadap RUU tersebut? Padahal, jika disahkan, regulasi itu akan memberikan dampak negatif
ke banyak sektor. Ada apa sebenarnya?

LEGISLASI

KETIKA banyak kalangan tetap memprotes RUU Cipta Kerja, itu berarti proses legislasi tidak
maksimal meski telah melalui 64 kali rapat. Tak dinyana, rapat paripurna pengesahan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dilaksanakan lebih cepat tiga hari dari
jadwal semula. DPR beralasan: laju penularan Covid-19 masih tinggi. YValakin, langkah yang
ditempuh DPR, tentu saja bersama pemerintah, kadung menimbulkan kecurigaan. Kenapa
mereka seperti melangkah tergesa-gesa, dengan mengabaikan protes dari banyak pihak
terhadap RUU tersebut? Padahal, jika disahkan, regulasi itu akan memberikan dampak negatif
ke banyak sektor. Ada apa sebenarnya?

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, misalnya,
menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja bermasalah, baik secara proses, metode pembentukan, dan
substansinya. RUU tersebut dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Publik kesulitan memberi masukan karena tertutupnya akses terhadap draf RUU tersebut Akses

247