Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Besok ke DPR

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang Ferri Nuzarli juga menyebut,
sekitar 200.000 buruh di Karawang mengikuti aksi mogok nasional sebagai protes atas
disahkannya UU Cipta Kerja.

Aksi mogok dilakukan selama tiga hari mulai Selasa (6/10) kemarin hingga Kamis (8/10) besok.
Mogok dilakukan di depan pabrik masing-masing. "Aksinya di depan pabrik masing-masing, agar
tidak bercampur dengan buruh dari pabrik lain." ungkap Ferri.

Ferri mengatakan, pada 8 Oktober 2020 besok rencananya sebagian buruh akan menggelar aksi
di DPR RI.

Kami minta UU Cipta Kerja dicabut. Buruh di Karawang ikut aksi mogok nasional." ucapnya.

Merasa dipermainkan

Reaksi terhadap omnibus law UU Cipta Kerja tidak hanya dari kalangan buruh saja. Ketua
Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdatul Ulama (NU) Arilin Junaldl juga mengungkapkan
kekecewaannya atas masuknya klaster pendidikan pada Undang-undang Cipta Kerja. Arilin
mengatakan pihaknya sempat dijanjikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bahwa klaster
pendidikan bakal dihapus dari draft RUU Cipta Kerja. Namun, nyatanya setelah disahkan klaster
pendidikan masih ada di dalam UU Cipta Kerja.

"Sebelumnya Ketua Komisi X DPR sudah menyampaikan kepada kami, melalui masyarakat bahwa
soal pendidikan ini di-drop dari UU Cipta Kerja. Tapi ternyata masih tetap ada. karena itu kami
tentu sangat kecewa. Kami merasa dipermainkan." ucap Arifin saat dikonfirmasi. Selasa (6/10).

"Jadi saya tidak tahu ini, rezim apa ini, menganggap pendidikan sebagai komoditas yang
diperdagangkan begitu." tambah Arifin. Arilin mengatakan tidak selayaknya kegiatan pendidikan
ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Menurutnya, pasal 65 UU Cipta Kerja mengarahkan
kegiatan pendidikan menjadi upaya mencari laba karena terdapat aturan perizinan usaha.

"Masa bunyinya pasal 65 itu pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.
Di dalam undang-undang itu izin usaha sama dengan izin usaha. Jadi ada upaya mencari laba,"
kata Arifin. Padahal selama ini, Arilin mengatakan LP Ma'arif NU tidak pernah mengejar
keuntungan dalam menjalankan pendidikan.

Ambyar

Kekecewaan juga diungkapkan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan. Obat-obatan. dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim.

Ia menilai, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah merusak esensi dari sertifikasi halal. Sebab,
menurut dia. UU Cipta kerja lebih fokus pada perlindungan produsen, bukan konsumen.
"Menurut saya seolah Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait masalah halal karena dia masuk
dalam rezim perizinan, maka substansi halalnya menjadi ambyar." kata Lukman kepada Kompas,
com, Selasa (6/10).

Lukman mengatakan, hal itu terlihat dari beberapa pasal yang ada di UU Cipta Kerja, salah
satunya pasal mengenai auditor halal. Menurut dia. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah
menghilangkan ketentuan adanya sertilikasi auditor halal dari MUI. Perubahan regulasi dalam
Pasal 10 UU Jaminan Produk Halal itu diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja.

"Auditor itu adalah saksi daripada ulama. Saksi dari pada ulama, maka dia harus disetujui oleh
ulama." ujar dia. (jhs/maz/abs/jos/m23/ dik/bum/TribunlVetwork)
254