Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 259
Ia menyebutkan beberapa aspirasi pekerja yang diakomodir dalam UU tersebut seperti ketentuan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga kerja alih daya (outsourcing), syarat PHK, dan
upah yang masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
la pun mengatakan UU Cipta Kerja juga masih mengakui adanya Upah Minimum Kota/ Kabupaten
(UMK). Kendati demikian. ia menyadari tak semua aspirasi para buruh dan pekerja dapat
diakomodasi pemerintah dan DPR Namun, ia mengklaim secara garis besar pemerintah dan DPR
telah menampung aspirasi para pekerja dan buruh dalam UU tersebut.
"Karena sudah banyak yang diakomodasi. mogok menjadi tak relevan. Lupakanlah rencana itu.
Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami, dan anak-anak di rumah. Mereka
wajib kita jaga agar tetap sehat." kata lda.
'Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya
percaya kita bisa menemukan jalan tengah yang saling memenangkan. Kita sedang berupaya
menyalakan lilin, bukan menyalahkan kegelapan." ujar politisi PKB ini.
Ia pun menyatakan pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-undang
(RUU) Cipta Kerja menjadi UU lantaran mencari keseimbangan antara para pekerja dengan
mereka yang masih menganggur.
"Saya berusaha mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi
kesempatan kerja pada Jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan
kebanggaan." tutur lda.
Lapangan kerja
Menurut lda. semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja, bukan justru menimbulkan pemutusan hubungan kerja
(PHK). "Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta
Ketjaakan rentan terhadap PHK pekerja atau buruh." ujarnya.
Justru, kata dia. UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR tersebut akan menyerap banyak tenaga
kerja dan menciptakan lapangan kerja yang baru.
Bahkan, pemerintah meyakini bahwa UU Cipta Kerja akan melindungi para pekerja, terutama
bagi yang terkena PHK perusahaan." (Perlindungan) Melalui program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)." ujarnya. (Kompas.com)
258
