Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 395
Ia mengingatkan, penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sejak awal sampai pembahasan
tidak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Secara formil, Allan menilai, penyusunan RUU
Ciptaker cacat formil karena penyusunan sampai pembahasan tidak melibatkan publik.
Apalagi, menurut Allan, materi muatan UUCiptaker bertentangan dengan UUD NRI 1945. Seperti
berpotensi mereduksi hak otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Baik provinsi
maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.
Bahkan, Allan melanjutkan UU Ciptaker mereduksi hak setiap orang bekerja dan mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Seperti upah minimum tidak
lagi diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, tapi berdasarkan kondisi pertumbuhan
dan inflasi ekonomi daerah dan ketenaga kerjaan. Lalu, terdapat kenaikan pengaturan jam
lembur kerja.
UU Ciptaker juga menghilangkan ketentuan istirahat panjang yang sebelumnya diatur ketat.
Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan menjadi
lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan.
"Secara konstitusional menjegal RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan melalui uji formil
dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, atau mendesak presiden mengeluarkan Perppu
membatalkan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Allan.
394
