Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 392
Judul Pengusaha Minta Pemerintah Susun Aturan Turunan UU Omnibus Law
Cipta Kerja
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1393598/pengusaha-minta-pemerintah-
susun-aturan-turunan UU-omnibus-law-cipta-kerja
Jurnalis Fajar Pebrianto
Tanggal 2020-10-07 02:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sarman Simanjorang (None) Agar efektivitas UU ini dapat segera diterapkan di
lapangan
neutral - Sarman Simanjorang (None) Agar berbagai aspirasi yang belum terakomodir pada UU
Cipta Kerja dapat diakomodir
positive - Sarman Simanjorang (None) Termasuk masa depan buruh agar memiliki kesejahteraan
yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi
neutral - Kahar Cahyono (juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Opsi judicial review
juga menjadi pilihan
Ringkasan
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Sarman Simanjorang
meminta pemerintah segera menyusun aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mulai
dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).
PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH SUSUN ATURAN TURUNAN UU OMNIBUS LAW
CIPTA KERJA
Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Sarman
Simanjorang meminta pemerintah segera menyusun aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta
Kerja. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). "Agar efektivitas
UU ini dapat segera diterapkan di lapangan," kata Sarman dalam keterangan resmi di Jakarta,
Selasa, 6 Oktober 2020.
391
