Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Dalam penyusunan aturan turunan ini, kata dia, pemerintah bisa kembali melibatkan pengusaha
dan buruh. "Agar berbagai aspirasi yang belum terakomodir pada UU Cipta Kerja dapat
diakomodir," kata dia.

Sebelumnya, Omnibus Law sudah disahkan DPR pada Senin sore, 5 Oktober 2020. Dalam Pasal
185 Omnibus Law, diatur jangka waktu penerbitan aturan turunan paling lama tiga bulan. Bunyi
pasal ini yaitu:

a. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini wajib ditetapkan paling tiga bulan.

b. PP yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha wajib ditetapkan
paling lama tiga bulan.

c. Peraturan Pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib disesuaikan paling tiga bulan.

Ketentuan huruf c ini dicantumkan karena Omnibus Law telah merevisi sejumlah ketentuan di
UU secara gelondongan alias sapu jagat. Total, ada 1203 pasal di 79 UU yang direvisi lewat
Omnibus Law.

Meski demikian, Sarman pun berharap pemerintah segera mensosialisasikan Omnibus Law yang
baru disahkan ini agar jelas dan pasti. Sebab, kata dia, banyak beredar di media sosial draf UU
Cipta Kerja tersebut yang seolah-olah terkesan lebih berpihak kepada pengusaha. Padahal, kata
Sarman, Omnibus Law ini hadir untuk kepentingan bersama. "Termasuk masa depan buruh agar
memiliki kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi," kata
dia.

Tak hanya Sarman, pemerintah pun juga mengklaim Omnbus Law ini tetap menjamin hak-hak
buruh. Tapi buruh tidak percaya dan sebagian tetap melakukan mogok nasional dari 6 sampai 8
Oktober 2020. Buruh juga akan segera mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah. "Opsi
judicial review juga menjadi pilihan," kata juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Kahar Cahyono dalam keterangan di hari yang sama.

392