Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 396
Judul Menaker Ajak Serikat Buruh Beri Masukan PP UU Cipta Kerja
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhscg0423/menaker-ajak-serikat-buruh-
beri-masukan-pp UU-cipta-kerja
Jurnalis Gita Amanda
Tanggal 2020-10-07 02:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya mengajak kembali untuk duduk bersama, ada perintah
untuk mengatur lebih detail dari UU Cipta Kerja ini. Mari, saya mengajak stakeholder
ketenagakerjaan apakah pengusaha atau serikat pekerja/buruh kita duduk bersama untuk
menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Banyak berita yang beredar di kalangan teman-teman pekerja
atau buruh yang jauh dari kenyataannya
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya berharap teman-teman lihat kembali, baca kembali UU
Cipta Kerja ini
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan seperti
serikat pekerja/buruh dan dunia usaha agar bisa duduk bersama memberikan masukan
penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
MENAKER AJAK SERIKAT BURUH BERI MASUKAN PP UU CIPTA KERJA
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan
seperti serikat pekerja/buruh dan dunia usaha agar bisa duduk bersama memberikan masukan
penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
"Saya mengajak kembali untuk duduk bersama, ada perintah untuk mengatur lebih detail dari
UU Cipta Kerja ini. Mari, saya mengajak stakeholder ketenagakerjaan apakah pengusaha atau
serikat pekerja/buruh kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan
pemerintahnya," kata Menaker Ida dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Selasa (6/10).
Ida berharap para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dapat memberi masukan
untuk PP dari undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin
395
