Page 394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 394

Judul               PSHK FH UII akan Uji Formil dan Materiil UU Ciptaker
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qhspqx354/pshk-fh-uii-akan-uji-formil-
                                    dan-materiil UU-ciptaker
                Jurnalis            Bayu Hermawan
                Tanggal             2020-10-07 02:49:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Allan Fatchan Ghani (Direktur PSHK FH UII) Kami akan melakukan uji formil dan uji
              materiil Uu Omnibus Law Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

              negative  -  Allan  Fatchan  Ghani  (Direktur  PSHK  FH  UII)  Secara  konstitusional  menjegal  RUU
              Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dapat  dilakukan  melalui  uji  formil  dan  uji  materiil  ke  Mahkamah
              Konstitusi, atau mendesak presiden mengeluarkan Perppu membatalkan berlakunya UU Omnibus
              Law Cipta Kerja


              Ringkasan

              Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII)
              akan mengajukan uji formil dan materiil Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui,
              pada rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui UU Ciptaker.



              PSHK FH UII AKAN UJI FORMIL DAN MATERIIL UU CIPTAKER
              JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK
              FH UII) akan mengajukan uji formil dan materiil Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
              Diketahui, pada rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui UU Ciptaker.

              "Kami akan melakukan uji formil dan uji materiil Uu Omnibus Law Cipta Kerja Ke Mahkamah
              Konstitusi,"  kata  Direktur  PSHK  FH  UII  Allan  Fatchan  Ghani  kepada  Republika.co.id,  Selasa
              (6/10).

              PSHK FH UII, lanjut Allan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan
              Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan berlakunya UU Omnibus
              Law Cipta Kerja. Allan menegaskan, pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law RUU Cipta
              Kerja  hingga  menjadi  undang-undang  dinilai  mengulang  catatan  buruk  proses  legilasi  di
              Indonesia.

                                                           393
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399