Page 845 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Buruh Protes Hak Cuti Hingga Jam Kerja, Akhirnya Bu Menaker
Bersuara Lagi
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read307576/buruh-protes-hak-cuti-
hingga-jam-kerja-akhirnya-bu-menaker-bersuara-lagi
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-10-06 15:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam
penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, yang pertama, penyusunan ketentuan
klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU
13/2003

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam
kegiatan Alih Daya (outsourcing) masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta memasukkan
prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian
Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-
IX/2011

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap
diatur seperti UU eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan
waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk
mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan
sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan
Upah Minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai
Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep
penetapan Upah Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran Upah Minimum

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang
menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur
ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK
negative - Ida Fauziyah (Menaker) RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai
upah proses bagi pekerja/buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-IX/2011

844