Page 846 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 846
Ringkasan
Buntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja pada sidang paripurna, Senin
(5/10), buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional dan demo massal pada 6-8
Oktober. Terkait itu, tujuh tuntutan dari aliansi buruh, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) seumur hidup, outsourcing , penolakan jam kerja yang eksploitatif, hingga hak cuti,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan poin-poin positif yang
terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
BURUH PROTES HAK CUTI HINGGA JAM KERJA, AKHIRNYA BU MENAKER
BERSUARA LAGI
Buntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja pada sidang paripurna, Senin
(5/10), buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional dan demo massal pada 6-8
Oktober.
Terkait itu, tujuh tuntutan dari aliansi buruh, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
seumur hidup, outsourcing , penolakan jam kerja yang eksploitatif, hingga hak cuti, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan poin-poin positif yang terangkum
dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja, yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003," ujar Ida di Jakarta, Selasa
(6/10/2020).
Kemudian, jelas dia, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU
13/2003. Ida mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak
bagi pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Disamping
itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT.
"Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan Alih Daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011," jelas Ida.
Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem
Online Single Submission (OSS).
"Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU
13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan
pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi
digital saat ini berkembang secara dinamis," paparnya.
Dia menyampaikan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi
pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP
78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan Upah
845
