Page 851 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan, pihaknya akan bantu memproses
gugatan terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut secara jalur hukum via
Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terhadap pasal yang merugikan pekerja, KSP BUMN akan segera membentuk tim advokasi
untuk mengajukan gugatan Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi," kata Irfan, Selasa
(6/10/2020).

Irfan menyatakan, KSP BUMN juga telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR
terkait perumusan draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan.

"KSP BUMN akan mempelajari UU tersebut dengan seksama, terutama terkait pasal usulan KSP
BUMN dan pasal yang merugikan pekerja," ujar Irfan.

Kendati demikian, pihaknya mengambil pernyataan sikap yang sedikit berbeda dari serikat
pekerja lainnya terkait aksi bentuk penolakan. Irfan menyampaikan, ia mengajak seluruh pekerja
yang tergabung dalam KSP BUMN untuk tidak ikut dalam aksi mogok kerja nasional seperti yang
dilakukan kelompok pekerja lain.

"Kita tetap harus berikan kinerja terbaik di tengah ancaman resesi ekonomi sebagai dampak
pandemi, dan tantangan BUMN sebagai buffer perekonomian nasional untuk menghadirkan
kesejahteraan rakyat Indonesia secara kolektif," kata dia.

Pernyataan sikap yang dikeluarkan KSP BUMN ini memang sedikit berbeda dengan kelompok
buruh lainnya. Seperti yang diutarakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI),
yang memastikan bakal tetap menyelenggarakan aksi mogok kerja nasional selama 3 hari, yakni
pada 6-8 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi itu digelar sebagai bentuk penolakan terhadap RUU
Cipta Kerja yang telah menjadi UU. Ada tujuh poin alasan mengapa KSPI tidak setuju dengan
Omnibus Law.

Pertama , buruh menolak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bersyarat dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Lalu,
penolakan seputar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja seumur hidup
tanpa batas waktu.
Selanjutnya, buruh juga menolak UU Cipta Kerja terkait outsourcing seumur hidup, tidak mau
mendapatkan jam kerja eksploitatif, mempermasalahkan hak upah atas cuti yang hilang, hingga
menyoroti potensi hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan akibat terus menggunakan
karyawan outsourcing.

850