Page 849 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 849
-Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003;
b.RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh PKWT
yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
Di samping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT.
c.Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan Alih Daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.
Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja
juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam
sistem Online Single Submission (OSS).
d.Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU
13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan
pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi
digital saat ini berkembang secara dinamis.
e.RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh
sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan Upah
Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran Upah Minimum.
Di samping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil.
f.Dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses pemutusan
hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan
tata cara PHK.
RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.
RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( incraht ). Hal ini sebagaimana amanat
Putusan MK No.37/PUU-IX/2011. Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi
pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar
kerja dan pelatihan kerja. UU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja Buruh Menaker2020 (c) PT Dynamo
Media Network Version 1.1.289.
848
