Page 852 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 852
Judul Menaker: Pemerintah libatkan publik bahas rancangan UU Cipta Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1767221/menaker-pemerintah-
libatkan-publik-bahas-rancangan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2020-10-06 14:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan
RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat
pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan
mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) antara teman-teman serikat pekerja/buruh dengan teman-
teman pengusaha
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah
dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.
Menurut Menaker Ida, saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan
klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja pada 24 April 2020 maka Kemnaker memanfaatkan
momentum itu untuk mengundang perwakilan serikat pekerja/buruh dan APINDO yang
tergabung dalam Tripartit Nasional demi memperdalam rumusannya.
MENAKER: PEMERINTAH LIBATKAN PUBLIK BAHAS RANCANGAN UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah
dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.
"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan
partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang
pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan
851
