Page 857 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

MENAKER: UU CIPTA KERJA TINGKATKAN KUALITAS PERLINDUNGAN BURUH

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , menyebut terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja
akan membuat buruh rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, dia menilai
semangat undang-undang anyar ini justru telah banyak mengakomodir kepentingan buruh.

"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tegas Menteri Ida di Jakarta , Selasa (6/10).

Lebih jauh, Menteri Ida juga menanggapi polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas
penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan
di maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU
kontroversial itu.
"Bagaimana meyakinkan para buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2 hal penting yang dilakukan oleh pemerintah,"
jelasnya.

Dua Solusi Pemerintah Redakan Polemik

Pertama, mengintensifkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. "Utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta
pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di
daerah," jelasnya.

Terakhir, pemerintah segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di bawahnya. "Hal ini untuk meyakinkan kepada
pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur
dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," terangnya.

856